Jakarta, OLDANDSTANDREWS.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyebut bahwa era Orde Baru (Orba) tampaknya telah kembali di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden pembredelan pameran lukisan karya Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia (Galnas).
Pameran yang seharusnya menjadi ajang apresiasi seni itu dihentikan dengan alasan yang belum jelas. Tindakan tersebut memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk kalangan seniman dan aktivis kebebasan berekspresi.
BACA JUGA : ricuh eksekusi pengosongan hotel garden palace surabaya
Deddy Yevri Sitorus: Cerminan Kembali ke Orde Baru
Menurut Deddy, pembredelan ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ruang kebebasan berekspresi di Indonesia kembali terancam. Ia menilai bahwa situasi ini mengingatkan pada praktik otoriter di era Orde Baru, di mana seni dan ekspresi kerap dibatasi dengan alasan-alasan politis.
“Langkah ini tidak hanya mencederai kebebasan berekspresi, tetapi juga mencerminkan bahwa kita sedang mundur ke pola-pola otoritarianisme seperti di masa lalu,” ujar Deddy dalam pernyataannya, Kamis (19/12/2024).
Reaksi Kalangan Seniman
Pembredelan ini mendapat tanggapan keras dari kalangan seniman. Mereka menilai bahwa penghentian pameran di Galnas merupakan bentuk intervensi yang tidak seharusnya terjadi di negara demokrasi.
Seniman senior, Putu Sutawijaya, menyatakan bahwa tindakan ini mencerminkan lemahnya penghargaan terhadap karya seni di Indonesia.
“Seni adalah medium untuk menyuarakan pikiran dan emosi. Ketika ruang itu dibatasi, kita kehilangan salah satu elemen penting dalam demokrasi,” kata Putu.
Alasan Pembredelan Masih Kabur
Hingga berita ini ditulis, alasan resmi di balik pembredelan pameran lukisan karya Yos Suprapto masih belum jelas. Beberapa sumber menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu yang merasa keberatan dengan tema atau konten pameran tersebut. Namun, pihak Galnas belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini.
Kritik Terhadap Kebijakan Seni dan Budaya
Insiden ini juga membuka diskusi lebih luas tentang kebijakan pemerintah terkait seni dan budaya. Banyak pihak berharap agar pemerintah mampu memberikan ruang lebih besar bagi para seniman untuk berkarya tanpa rasa takut akan represi.
“Pemerintah seharusnya menjadi pelindung kebebasan berekspresi, bukan justru menjadi penghalang,” ujar aktivis kebebasan berekspresi, Hendri Siahaan.
Kesimpulan
Pembredelan pameran lukisan di Galnas menjadi cerminan masalah yang lebih besar tentang kebebasan berekspresi di Indonesia. Pernyataan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti bagaimana tindakan ini mengingatkan pada pola-pola otoritarianisme masa lalu. Dengan semakin banyaknya kritik dari berbagai pihak, pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi dan menjamin kebebasan seni sebagai bagian integral dari demokrasi.
