JAKARTA, OLDANDSTANDREWS.COM -Polemik mengenai pagar laut yang muncul di perairan Tangerang dan Bekasi menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk memberikan klarifikasi terkait pembangunan pagar laut tersebut. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/1/2025).
BACA JUGA : terkini banjir pantura kendal 2025
Sorotan pada Keberadaan Pagar Laut
Keberadaan pagar laut yang mencapai lebih dari 30 km di perairan Tangerang dan 8 km di perairan Bekasi memicu banyak pertanyaan. Publik mempertanyakan siapa pihak yang memasang pagar tersebut dan apa tujuannya. Dalam laporan awal, pagar laut ini diduga melanggar aturan penggunaan wilayah perairan dan berpotensi merugikan masyarakat pesisir. Bahkan, sejumlah warga menduga adanya motif penguasaan wilayah laut untuk kepentingan tertentu.
Menanggapi hal ini, Titiek Soeharto menyatakan bahwa Komisi IV akan memprioritaskan langkah-langkah transparan guna memastikan kejelasan atas polemik tersebut. “Kami akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas lebih lanjut terkait pagar laut ini. Rencananya pertemuan berlangsung besok jika tidak ada agenda sidang kabinet,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Rencana Kunjungan Lapangan
Selain memanggil Menteri KKP, Komisi IV DPR RI juga berencana untuk langsung memeriksa kondisi di lapangan. Menurut Titiek, kunjungan tersebut dijadwalkan pada Kamis (23/1/2025) dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan pagar laut tersebut.
“Kami ingin memastikan apa yang terjadi di lokasi. Apakah ini sesuai dengan ketentuan hukum atau ada pelanggaran? Semua akan kami cek langsung,” kata Titiek. Ia juga menambahkan bahwa peninjauan lapangan akan dilakukan bersama dengan instansi terkait guna mempercepat penyelesaian masalah.
Dampak bagi Masyarakat Pesisir
Keberadaan pagar laut ini tidak hanya menimbulkan tanda tanya dari sisi legalitas, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir. Beberapa nelayan mengaku mengalami kesulitan untuk mengakses wilayah laut yang sebelumnya menjadi area tangkap ikan mereka. Selain itu, pagar tersebut juga dinilai mengancam ekosistem laut karena perubahan signifikan pada aliran air dan habitat laut.
“Dampaknya itu besar bagi nelayan. Mereka kehilangan akses ke laut. Kalau memang pagar ini tidak memiliki izin resmi, tentu harus ada tindakan tegas dari pihak terkait,” ujar salah satu warga pesisir di Tangerang yang enggan disebutkan namanya.
Tanggapan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hingga saat ini, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memberikan pernyataan resmi terkait keberadaan pagar laut tersebut. Namun, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dipastikan hadir dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI untuk menjelaskan latar belakang pemasangan pagar laut ini.
“Kami menunggu klarifikasi dari pihak KKP. Harapannya, pertemuan ini dapat memberikan jawaban atas berbagai dugaan yang muncul di masyarakat,” tegas Titiek.
Pentingnya Transparansi dan Koordinasi
Polemik pagar laut ini mencerminkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan wilayah laut yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Keberadaan pagar laut tanpa penjelasan yang jelas hanya akan menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mengawasi penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Selain memeriksa aspek legalitas, langkah penegakan hukum juga akan diambil jika terbukti terjadi pelanggaran aturan terkait penggunaan wilayah laut.
Kesimpulan
Dengan berbagai langkah yang telah direncanakan, termasuk pertemuan dengan Menteri KKP dan kunjungan lapangan, diharapkan polemik pagar laut ini dapat segera menemukan titik terang. Upaya transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci penting dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga masyarakat dapat kembali merasa aman dan hak-hak mereka terlindungi.
“Ini bukan hanya soal pagar laut, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab,” tutup Titiek Soeharto.
