oldandstandrews.com,31-03-2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Pada tahun 1965, Indonesia mengalami salah satu tragedi paling dramatis dalam sejarah modernnya. Peristiwa yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S) tersebut tidak hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga mempengaruhi hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Salah satu kelompok yang sangat terlibat dalam peristiwa ini adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pada waktu itu memiliki pengaruh besar di Indonesia. PKI adalah bagian dari gerakan komunis global yang mendapatkan dukungan dari dua kekuatan besar dunia: Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Namun, yang menarik dan patut untuk digali adalah mengapa kedua negara besar ini, meskipun menjadi sekutu ideologis PKI, memilih untuk “diam” ketika PKI dihancurkan oleh militer Indonesia. Artikel ini akan menggali lebih dalam alasan di balik sikap diam kedua negara ini dan bagaimana hal tersebut terkait dengan politik global pada masa itu.
1. Ketegangan antara Uni Soviet dan Tiongkok pada 1960-an
Pada dekade 1960-an, hubungan antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok mengalami keretakan yang cukup serius. Pada awalnya, kedua negara ini memiliki ikatan yang erat dalam perjuangan komunis global. Namun, pada pertengahan dekade tersebut, ketegangan ideologis dan perbedaan pendekatan terhadap sosialisme mulai terlihat lebih jelas, yang kemudian dikenal sebagai Sino-Soviet Split. Uni Soviet, yang dipimpin oleh Nikita Khrushchev, lebih mengutamakan pendekatan koeksistensi damai dalam menghadapi negara-negara kapitalis dan percaya pada pembangunan ekonomi yang damai untuk mencapai sosialisme. Sementara itu, Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong memandang revolusi kekerasan sebagai jalan utama menuju komunisme global, dan Mao menekankan pentingnya perang revolusioner serta perjuangan kelas yang intens.
Keputusan politik Tiongkok dan Uni Soviet untuk memilih pendekatan yang berbeda ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral mereka, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam gerakan komunis dunia. Di Indonesia, meskipun kedua negara tersebut mendukung PKI, hubungan mereka dengan partai ini tidak selalu berjalan mulus. PKI yang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh Tiongkok—terutama dalam hal ideologi revolusioner Mao Zedong—membuat Uni Soviet mulai merasa khawatir dengan perkembangan tersebut.
Ketegangan ideologis yang semakin memuncak ini kemudian membentuk latar belakang penting dalam memahami reaksi Uni Soviet dan Tiongkok terhadap peristiwa G30S. Kedua negara ini, meskipun memiliki kesamaan ideologi komunis, mulai memiliki perbedaan pandangan yang signifikan mengenai cara memajukan revolusi di dunia ketiga, termasuk Indonesia.
2. Ketidakpastian Posisi PKI dan Hubungannya dengan Soekarno
PKI merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia pada saat itu, dan pengaruhnya sangat besar dalam pemerintahan Soekarno. Namun, hubungan antara Soekarno dan PKI bukanlah hubungan yang sepenuhnya harmonis. Meskipun Soekarno mendukung keberadaan PKI dalam struktur pemerintahan, terutama melalui kebijakan “Nasakom” (Nasionalis, Agama, Komunis), hubungan antara Soekarno dan PKI tidak selalu berjalan mulus. Soekarno lebih cenderung memainkan politik keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada, baik itu militer, PKI, maupun golongan lainnya.
Pada awal 1965, Indonesia berada dalam situasi yang semakin tidak stabil. Ketegangan politik meningkat, terutama antara Soekarno yang cenderung pro-PKI dan militer yang semakin tidak puas dengan kekuasaan PKI dalam pemerintahan. Soekarno, meskipun mendukung PKI, mulai merasakan adanya ancaman dari berbagai kelompok, termasuk militer yang semakin memperlihatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, PKI berusaha untuk memperkuat posisinya, yang pada akhirnya memicu peristiwa G30S pada akhir September 1965.
G30S sendiri merupakan upaya untuk merebut kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok militer yang pro-komunis dan yang dipimpin oleh beberapa tokoh dari PKI. Namun, usaha ini berakhir dengan kegagalan. Setelah terjadinya pembunuhan terhadap tujuh jenderal TNI dan kegagalan gerakan tersebut, militer Indonesia, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Suharto, langsung mengambil alih kendali negara. Peristiwa tersebut menjadi awal dari pembantaian besar terhadap anggota-anggota PKI dan orang-orang yang dianggap simpatisan mereka, yang diperkirakan berjumlah antara ratusan ribu hingga satu juta orang.
3. Reaksi Uni Soviet: Menghindari Keterlibatan Langsung
Uni Soviet, sebagai negara besar dengan pengaruh kuat di dunia komunis, memiliki perhatian besar terhadap situasi yang berkembang di Indonesia. Meskipun ideologi komunis menjadi dasar hubungan antara Uni Soviet dan PKI, Uni Soviet pada saat itu sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan dan menghadapi dinamika geopolitik internasional yang lebih besar, terutama dalam konteks Perang Dingin. Pada saat itu, Uni Soviet tidak ingin terlibat langsung dalam konflik domestik yang bisa memperburuk posisi mereka di hadapan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.
Uni Soviet, di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev, lebih memilih untuk mendekati Indonesia dengan pendekatan yang lebih diplomatik dan berbasis pada kerjasama ekonomi serta politik. Mereka tidak ingin terjebak dalam konfrontasi langsung dengan militer Indonesia yang semakin kuat, terutama karena militer Indonesia mulai menunjukkan kedekatannya dengan Barat setelah peristiwa G30S. Uni Soviet juga harus mempertimbangkan dampak internasional dari mendukung PKI yang sedang terpojok. Dalam situasi ini, Uni Soviet memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan terbuka atau memberikan dukungan signifikan kepada PKI yang sedang dihancurkan.
Selain itu, Uni Soviet juga mulai merasa bahwa perjuangan PKI di Indonesia tidak sepenuhnya sejalan dengan visi mereka. PKI, yang lebih terbuka pada pengaruh Tiongkok, mulai menunjukkan sikap yang lebih radikal dan tidak selalu mengikuti garis kebijakan Soviet. Oleh karena itu, Uni Soviet tidak merasa bahwa mendukung PKI dalam kondisi tersebut akan memberikan keuntungan politik yang signifikan bagi mereka.
4. Posisi Tiongkok: Mempertimbangkan Revolusi Maoisme
Republik Rakyat Tiongkok, di bawah pimpinan Mao Zedong, memiliki pandangan yang berbeda dengan Uni Soviet dalam hal pendekatan terhadap revolusi komunis di negara-negara dunia ketiga. Mao menekankan pentingnya perjuangan agraris dan revolusi yang dipimpin oleh massa, terutama petani, yang dianggap sebagai kekuatan utama dalam menghadapi pemerintahan borjuis atau militer. Tiongkok, yang selama itu juga memberikan dukungan kepada PKI, melihat Indonesia sebagai arena penting untuk memajukan ideologi Maoisme.
Namun, meskipun Tiongkok secara ideologis mendukung gerakan revolusioner di Indonesia, Tiongkok menghadapi masalah internal yang besar. Pada saat peristiwa G30S terjadi, Tiongkok tengah terlibat dalam kebijakan Revolusi Kebudayaan yang mengarah pada pembersihan ideologis di dalam negeri. Situasi internal yang tidak stabil ini membuat Mao Zedong lebih fokus pada persoalan domestik daripada terlibat dalam konflik di luar negeri. Selain itu, Tiongkok juga mulai merasa bahwa gerakan PKI di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip revolusioner yang diinginkan oleh Maoisme. PKI, meskipun memiliki hubungan yang dekat dengan Soekarno, tidak sepenuhnya setia pada prinsip-prinsip revolusi agraris yang dijunjung oleh Tiongkok.
Mao Zedong, yang memiliki pengaruh besar dalam gerakan komunis internasional, pada akhirnya memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang tegas atau memberikan dukungan langsung kepada PKI. Sikap ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian terhadap hasil gerakan G30S, keterbatasan sumber daya Tiongkok untuk terlibat dalam konflik internasional, dan kekhawatiran bahwa intervensi terbuka akan memperburuk hubungan dengan negara-negara besar lainnya.
5. Pertimbangan Geopolitik dan Strategi Internasional
Dalam perspektif geopolitik global, kedua negara besar ini memiliki alasan kuat untuk tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang terjadi di Indonesia. Uni Soviet, meskipun secara ideologis sejalan dengan PKI, lebih memilih untuk menjaga stabilitas politik internasional dan menghindari konfrontasi terbuka dengan blok Barat. Di sisi lain, Tiongkok, meskipun mendukung perjuangan komunis di dunia ketiga, juga menghadapi tantangan besar dalam negerinya sendiri dan lebih memilih untuk fokus pada revolusi internal.
Indonesia, yang sejak era Soekarno berusaha memainkan peran penting dalam politik internasional melalui kebijakan non-blok, berada di tengah-tengah pertarungan besar antara dua kekuatan dunia ini. Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara Barat, namun peristiwa G30S membuktikan bahwa politik domestik Indonesia akhirnya lebih dipengaruhi oleh dinamika militer dan kelompok-kelompok dalam negeri daripada aliansi internasional yang lebih besar.
Kesimpulan: Mengapa Uni Soviet dan Tiongkok Diam?
Diamnya Uni Soviet dan Tiongkok ketika PKI dihancurkan pada tahun 1965 mencerminkan kompleksitas politik internasional pada masa Perang Dingin. Kedua negara besar ini, meskipun ideologinya sejalan dengan PKI, memilih untuk tidak terlibat langsung karena pertimbangan geopolitik yang lebih luas. Ketegangan internal mereka sendiri, ketidakpastian hasil dari peristiwa G30S, serta kepentingan untuk menjaga hubungan internasional yang stabil, membuat kedua negara ini lebih memilih untuk tidak mengeluarkan dukungan terbuka terhadap PKI yang sedang dihancurkan. Dalam konteks ini, peristiwa G30S menjadi salah satu contoh bagaimana politik domestik dan internasional saling berinteraksi dalam menentukan arah sebuah negara dan peranannya dalam kancah dunia.
BACA JUGA: Kehidupan Sehari-hari di Arab Saudi: Analisis Mendalam
BACA JUGA: Fakta Mengejutkan: 800 Tahun Islam di Spanyol Runtuh di Tangan Ratu Isabella
